Makalah Ekonomi Pembangunan 2
PENGARUH PEMBANGUNAN EKONOMI TERHADAP PENINGKATAN
KESEHATAN
OLEH:
NAMA :
RIZKI ANDRIANI
NIM :
A11112276
JURUSAN : ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Tulisan ini
dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman kita bersama tentang pentingnya peranan
investasi kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu
proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan
memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan
fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Robert W. Fogel mengatakan
bahwa antara sepertiga dari pertumbuhan ekonomi Inggris dalam 200 tahun
terakhir dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi makanan populasinya. Eksistensi
dampak dari kesehatan pada pertumbuhan ekonomi dengan besaran yang mirip juga
telah diverifikasi dalam periode waktu dan negara yang berbeda.
Di dalam suatu negara, pembangunan ekonomi
merupakan suatu kegiatan yang sangat vital dalam rangka mencapai kesehjateraan
masyarakat, kesehjateraan masyarakat tidak akan bergerak atau tercapai jika
tidak ada pembangunan ekonomi di negara tersebut, Oleh karena itu suatu negara
akan gencar melancarkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pembangunan
ekonomi guna mensehjaterakan masyarakatnya.
Pembangunan ekonomi
sangan erat dengan masalah kesehatan karena pembangunan ekonomi tidak akan
berjalan dengan lancar bila manusianya tidak sehat dan sakit-sakitan.
Undang-undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikatakan bahwa Kesehatan
adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,spritual maupun sosial yang
memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
Dalam istilah instrumental, kesehatan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam
sejumlah cara. Sebagai contoh, kesehatan akan mereduksi kerugian produksi
karena penyakit pada pekerja, dan meningkatkan produktivitas orang dewasa
sebagai hasil dari perbaikan nutrisi, juga mengurangi tingkat ketidakhadiran
dan meningkatkan kemampuan belajar pada sekolah anak-anak. Kesehatan juga
memungkinkan penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat digunakan keseluruhan
atau sebagian jika sakit. Kemudian juga, memungkinkan penggunaan alokasi
anggaran keuangan kesehatan untuk hal lain jika tidak terjadi kesakitan.
Berikut ini disampaikan uraian tentang pengaruh pembangunan ekonomi terhadap
derajat kesehatan masyarakat dan kinerja pelayanan kesehatan masyarakat di
Indonesia serta kemungkinan penyesuaian kebijakan yang akan ditempuh pada masa
yang akan datang.
B.
RUMUSAN
MASALAH
1.
Pengertian pembangunan
ekonomi dan pembangunan kesehatan.?
2.
Tinjauan Masalah kesehatan dari segi
ekonomi kesehatan.?
3.
Dampak pembangunan ekonomi
terhadap derajat kesehatan masyarakat ?
4.
Arah dan strategi pembangunan
kesehatan ?
C.
TUJUAN
PENULISAN
1. Mengetahui
Pengertian pembangunan ekonomi dan pembangunan kesehatan
2. Mengetahui
dampak pembangunan ekonomi terhadap Derajat Kesehatan Masyarakat
3. Mengetahui
Arah dan strategi pembangunan kesehatan
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian
Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan
Kesehatan
Pembangunan adalah proses pengembangan keseluruhan
sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional, adapaun tujuan
nasional Indonesia tercantum dalam UUD 1945 alinea ke empat, yakni: ”Melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas
manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan,
berdasarkan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan
pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya
pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur
ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan
ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi,
dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.
Sejak pertengahan tahun 1997 Indonesia dilanda krisis
moneter dan berkembang menjadi krisis ekonomi serta berbagai krisis lainnya
yang berpengaruh pada multi kehidupan salah satunya adalah kesehatan. Dampak
dari krisis moneter atau krisis ekonomi tersebut, penyebabnya adalah karena
terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Tidak kurang sekitar 49,5 juta
jiwa atau sekitar 24,2 % dari jumlah seluruh penduduk Indonesia pada saat ini hidup
di bawah garis kemiskinan.
Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang
bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa
Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.
Pembangunan kesehatan
harus diimbangi dengan intervensi perilaku yang memungkinkan masyarakat lebih
sadar, mau dan mampu melakukan hidup sehat sebagai prasyarat pembangunan yang
berkelanjutan (sustainable development). Untuk menjadikan masyarakat mampu
hidup sehat, masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan tentang cara-cara
hidup sehat. Oleh sebab itu promosi kesehatan hendaknya dapat berjalan secara
integral dengan berbagai aktivitas pembangunan kesehatan sehingga menjadi arus
utama pada percepatan pencapaian MDGs dan mewujudkan jaminan kesehatan
masyarakat semesta.
B.
Kesehatan Ditinjau dari Ilmu Ekonomi Kesehatan
Masalah kesehatan dapat ditinjau dari segi ilmu
ekonomi kesehatan. Karena sumber daya jumlahnya terbatas, sedangkan manusia
mempunyai bermacam-macam keperluan maka terjadi persaingan untuk memperoleh
sumber daya yang dapat dialokasikan untuk keperluan kesehatan. Masalah
pengalokasian sumber daya ke dalam maupun di dalam bidang kesehatan inilah yang
dipelajari ekonomi kesehatan.
Oscar Gish (1977:8) dalam Conyers (1991:64) mengatakan
bahwa persoalan penerapan kriteria ekonomi dan keuangan pada sektor kesehatan
benar-benar sukar karena hakekat pelayanan yang perlu disediakan, yaitu
menyangkut masalah hidup atau mati manusia. Konsekuensinya, setiap usaha untuk
memotong pembiayaan kesehatan akan menghadapi tantangan yang tidak kecil dari
banyak pihak. Pemerintah bertanggung jawab dalam merencanakan,mengatur,
menyelenggarakan, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan
terjangkau oleh masyarakat. Upaya kesehatan akan dilakukan pemerintah secara
terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pencegahan penyakit
(preventive), peningkatan kesehatan (promotive), pengobatan penyakit
(curative), dan pemulihan kesehatan (rehabilitative). Pemerintah juga
memberikan hak yang sama kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan
dan kebebasan untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan.
Pelayanan kesehatan sebagai alat penyembuhan
(curative) penekanannya pada perawatan manusia yang sedang sakit dengan tujuan
untuk menghindarkannya dari kematian dan mengurangi penderitaannya. Penekanan
semacam ini telah direfleksikan dalam bentuk fasilitas-fasilitas kesehatan yang
ada, yang secara fundamental merupakan tempat di mana orang memerlukan
perawatan serta terlihat juga dari cara latihan bagi tenaga-tenaga perawat
kesehatan dan sikap masyarakat pada umumnya. Penekanan ini juga terlihat dari
besarnya pengeluaran pemerintah bagi pelayanan kesehatan. (Conyers, 1991:65-66)
Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan
akibat dari dampak globalisasi ternyata tidak dapat diterapkan secara optimal
pada negara berkembang dan menyebabkan negara tersebut menderita akibat jeratan
hutang luar negeri yang membesar. Pertumbuhan ekonomi justru tidak mampu
mewujudkan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya diperlukan revisi agenda
pembangunan, yakni pembangunan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan.
Dalam bahasa Inggris kata ”Health” mempunyai dua
pengertian dalam bahasa Indonesia, yaitu ”sehat” atau ”kesehatan”. Sehat
menjelaskan kondisi keadaan dari subyek, misalnya anak sehat, orang sehat, ibu
sehat dan sebagainya. Sedangkan kesehatan menjelaskan tentang sifat dari
subyek, misalkan kesehatan manusia, kesehatan masyarakat, kesehatan individu
dan sebagainya. Sehat dalam pengertian kondisi mempunyai batasan yang
berbeda-beda. Secara awam sehat diartikan keadaan seseorang yang dalam kondisi
tidak sakit, tidak ada keluhan, dapat menjalankan kegiatan sehari-hari, dan
sebagainya. Menurut batasan ilmiah, sehat
Masalah kesehatan penduduk meningkat sejalan dengan
meningkatnya usia. Orang usia lanjut biasanya menderita penyakit degeneratif
dan penyakit kronis. Mereka mempunyai angka morbiditas tertinggi sehingga
tuntutan akan pelayanan kesehatan meningkat pula. Mereka semakin sulit mandiri
dan semakin tergantung pada orang lain. Berbagai gangguan kesehatan tidak
teratasi karena faktor sosial, seperti ketidaktahuan dan faktor ekonomi. Faktor
sosial yang terkait dengan usia lanjut ialah ageism, suatu sistem diskriminasi
yang mengandung stereotip yang menggambarkan orang usia lanjut sebagai orang
yang sakit, miskin dan kesepian. Faktor sosial yang diduga merupakan penyebab
utama masalah kematian ialah kemiskinan yang gawat, dan kelangkaan akses ke
pelayanan kesehatan dasar.
Conyers (1991:64) mengatakan bahwa bidang kesehatan
memiliki masalah yang dapat menaikkan pembiayaan pelayanan kesehatan baik
dengan latar belakang sosial maupun ekonomi. Sudut pandang sosial, suatu
kenaikan biaya di bidang kesehatan seharusnya bisa membantu meringankan
penderitaan manusia karena penyakit dan dalam beberapa hal dapat juga
menyelamatkan nyawa; sedangkan sudut pandang ekonomi, masih memperdebatkan
bahwa kemajuan kesehatan akan menaikkan produktifitas tenaga kerja.
Margaret Stacey (1977) dalam Santoso (2010)
mengidentifikasi tiga dimensi konsep kesehatan yaitu 1) Kesehatan yang bertumpu
pada konsep kesehatan individu atau kesehatan masyarakat; 2) Konsep kesehatan
yang bertumpu pada kebugaran atau kesejahteraan; 3) Kesehatan yang bertumpu
pada konsep promotif dan preventif.
Ketiga konsep tersebut dikembangkan di Indonesia, hal
tersebut tertuang dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
yang menyatakan bahwa Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sebagai investasi bagi pembangunan
sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.
Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu
didukung oleh tersedianya berbagai macam fasilitas kesehatan yang memadai,
seperti sarana fasilitas kesehatan yang representatif, dan murah yang aksesnya
mudah dicapai sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Masyarakat yang sehat
tentunya akan dapat melakukan aktifitas dengan kondisi yang prima sehingga produktifitasnya
pun dapat terjaga.
Peningkatan biaya yang besar bagi intervensi kesehatan
esensial akan menyebabkan penurunan secara bermakna beban penyakit di
negara-negara berkembang. Perkiraan terbaik dari pengaruh pelayanan kesehatan
adalah menurunnya angka kematian total di negara-negara berkembang akibat
penyakit infeksi menular dan kesehatan ibu yang rendah sekitar 8 juta per tahun
pada tahun 2015, yang hal ini berasosiasi dengan penurunan sekitar 330 juta
DALYs.
C.
Pengaruh
Pembangunan Ekonomi terhadap Derajat Kesehatan Masyarakat
Laporan Komisi, menganalisis berbagai hubungan
keterkaitan antara kesehatan dengan pembangunan ekonomi yang dapat
diterangkan melalui berbagai mekanisme
dan dapat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Berikut ini akan diuraikan
pembahasan terhadap enam fokus area, yaitu pertama, kesehatan dan pembangunan,
kedua, kesehatan dan kemiskinan, ketiga, memilih intervensi untuk kesehatan yang lebih
baik, keempat Menilai Status Kesehatan
Penduduk, kelima, Peningkatan Biaya Kesehatan dan yang keenam, Menghilangkan
Hambatan Non-Biaya Untuk Pelayanan Kesehatan
1. Kesehatan
dan Pembangunan.
Pada tingkat mikro yaitu pada tingkat individual dan
keluarga, kesehatan adalah dasar bagi produktivitas kerja dan kapasitas untuk
belajar di sekolah. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih
enerjik dan kuat, lebih produktif, dan mendapatkan penghasilan yang tinggi.
Keadaan ini terutama terjadi di negara-negara sedang berkembang, dimana proporsi
terbesar dari angkatan kerja masih
bekerja secara manual. Di Indonesia sebagai contoh, tenaga kerja laki-laki yang
menderita anemia menyebabkan 20% kurang produktif jika dibandingkan dengan
tenaga kerja laki-laki yang tidak menderita anemia. Selanjutnya, anak yang
sehat mempunyai kemampuan belajar lebih
baik dan akan tumbuh menjadi dewasa yang lebih terdidik. Dalam keluarga yang
sehat, pendidikan anak cenderung untuk tidak terputus jika dibandingkan dengan
keluarga yang tidak sehat.
Pada tingkat makro, penduduk dengan tingkat kesehatan
yang baik merupakan masukan (input) penting untuk menurunkan kemiskinan,
pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Beberapa
pengalaman sejarah besar membuktikan berhasilnya tinggal landas ekonomi seperti
pertumbuhan ekonomi yang cepat didukung oleh terobosan penting di bidang
kesehatan masyarakat, pemberantasan penyakit dan peningkatan gizi. Hal ini
antara lain terjadi di Inggris selama revolusi industri, Jepang dan Amerika
Selatan pada awal abad ke-20, dan pembangunan di Eropa Selatan dan Asia Timur
pada permulaan tahun 1950-an dan tahun 1960-an.
Informasi yang paling mengagumkan adalah penelusuran
sejarah yang dilakukan oleh Prof. Robert Fogel, yang menyatakan bahwa
peningkatan ketersediaan jumlah kalori untuk bekerja, selama 200 tahun yang
lalu mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita seperti
terjadi di Perancis dan Inggris. Melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja
dan pemberian kalori yang cukup, Fogel memperkirakan bahwa perbaikan gizi
memberikan kontribusi sebanyak 30% terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita
di Inggris.
Bukti-bukti makroekonomi menjelaskan bahwa
negara-negara dengan kondisi kesehatan dan pendidikan yang rendah, mengahadapi
tantangan yang lebih berat untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan jika dibandingkan dengan negara
yang lebih baik keadaan kesehatan dan pendidikannya.
Peningkatan kesejahteraan ekonomi sebagai akibat dari
bertambah panjangnya usia sangatlah penting. Dalam membandingkan tingkat
kesejahteraan antar kelompok masyarakat, sangatlah penting untuk melihat angka
harapan hidup, seperti halnya dengan tingkat pendapatan tahunan. Di
negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki
rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang
untuk untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi. Keluarga yang usia harapan
hidupnya lebih panjang, cenderung untuk menginvestasikan pendapatannya di
bidang pendidikan dan menabung. Dengan demikian, tabungan nasional dan
investasi akan meningkat, dan pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi.
2. Kesehatan
dan Kemiskinan
Berbagai indikator kesehatan di negara-negara berpendapatan rendah dan
menengah jika dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan tinggi,
memperlihatkan bahwa angka kesakitan dan kematian secara kuat berkorelasi
terbalik dengan pendapatan. Studi lain dilakukan oleh Bank Dunia yang membagi
keadaan kesehatan antara kelompok penduduk berpenghasilan tinggi dan rendah
pada negara-negara tertentu. Sebagai contoh, tingkat kematian anak pada quantil
termiskin di Bolivia dan Turki diperkirakan
empat kali lebih besar dibandingkan dengan tingkat kematian pada quantil
terkaya. Dengan demikian kebijakan yang diarahkan untuk menanggulangi penyakit
malaria dan kekurangan gizi secara langsung merupakan implementasi dari
kebijakan mengurangi kemiskinan.
Komitmen global untuk meningkatkan status kesehatan
secara jelas dicantumkan dalam Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium
Development Goals-MDGs). Tujuan pembangunan milenium tersebut antara lain: (1)
menurunkan angka kematian anak sebesar
dua pertiganya pada tahun 2015 dari keadaan tahun 1990; (2) menurunkan
angka kematian ibu melahirkan sebesar tiga perempatnya pada tahun 2015 dari
keadaan 1990; dan (3) menahan peningkatan prevalensi penyakit HIV/AIDS dan
penyakit utama lainnya pada tahun 2015. Tujuan pembangunan milenium difokuskan
terhadap pengurangan kemiskinan pada umumnya dan beberapa tujuan kesehatan pada
khususnya, sehingga terdapat keterkaitan antara upaya keseluruhan penurunan
kemiskinan dengan investasi di bidang kesehatan.
Beberapa alasan meningkatnya beban penyakit pada
penduduk miskin adalah: Pertama, penduduk miskin lebih rentan terhadap penyakit
karena terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi serta kecukupan gizi.
Kedua, penduduk miskin cenderung enggan mencari pengobatan walaupun sangat
membutuhkan karena terdapatnya kesenjangan yang besar dengan petugas kesehatan,
terbatasnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan terbatasnya
pengetahuan untuk menghadapi serangan penyakit.
Konsekuensi ekonomi jika terjadi serangan penyakit
pada anggota keluarga merupakan bencana
jika untuk biaya penyembuhannya mengharuskan menjual aset yang mereka miliki
atau berhutang. Hal ini akan menyebabkan keluarga jatuh kedalam kemiskinan, dan
jika tidak bisa keluar dari hal ini akan mengganggu tingkat kesejahteraan
seluruh anggota keluarga bahkan generasi berikutnya. Serangan penyakit yang
tidak fatal dalam kehidupan awal akan mempunyai pengaruh yang merugikan selama
siklus hidup berikutnya. Pendidikan secara luas dikenal sebagai kunci dari
pembangunan, tetapi masih belum dihargai betapa pentingnya kesehatan anak dalam
pencapaian hasil pendidikan. Kesehatan yang buruk secara langsung menurunkan potensi
kognitif dan secara tidak langsung mengurangi kemampuan sekolah. Penyakit dapat
memelaratkan keluarga melalui menurunnya pendapatan, menurunnya angka harapan
hidup, dan menurunya kesejahteraan psikologis.
3. Memilih Intervensi Untuk Kesehatan Yang Lebih Baik
Di
berbagai negara khususnya di negara-negara yang sedang berkembang, ketersediaan
sumber daya untuk mengatasi masalah kesehatan sangat terbatas, oleh karena itu
pemilihan alternatif intervensi kesehatan yang cost-effective menjadi penting.
Pada tahun 1978, melalui Deklarasi Alma Ata tujuan kesehatan bagi semua telah
disetujui oleh seluruh negara anggota
Organisasi Kesehatan Sedunia (World Health
Organization-WHO). Beberapa kesepakatan dalam deklarasi tersebut adalah
komitmen negara-negara anggota terhadap keadilan kesehatan, lebih memfokuskan
pelayanan kesehatan pencegahan (preventive) dan peningkatan (promotive)
dibandingkan dengan pengobatan (curative) dan pemulihan (rehabilitative),
meningkatkan kerjasama lintas sektoral, dan meningkatkan partisipasi
masyarakat.
Sampai saat ini beberapa komitmen tersebut belum dapat
diwujudkan. Sebagian besar negara-negara berpendapatan rendah lebih banyak
mengalokasikan sumber daya untuk pelayanan kesehatan pengobatan. Hal ini
menyebabkan terjadinya inefisiensi alokasi, penggunaan teknologi yang tidak
tepat, dan inefisiensi teknis. Hanya sedikit negara yang sukses mencapai
kesehatan yang adil dan berhasil menjalin
kerjasama lintas sektor dan partisipasi masyarakat dengan baik.
4. Menilai
Status Kesehatan Penduduk
Status kesehatan penduduk biasanya dinilai dengan
menggunakan berbagai indikator yang secara garis besar dibagi dalam dua
kelompok. Kelompok pertama, berisikan indikator yang menghitung jumlah kematian
yang terjadi selama periode tertentu. Contohnya adalah angka kematian kasar (Crude Death Rate-CDR)
dan angka kematian bayi (Infant Mortality Rate-IMR). Kelompok penduduk yang
mempunyai angka CDR dan IMR yang rendah dikatakan mempunyai status kesehatan
yang lebih baik jika dibandingkan dengan kelompok penduduk yang angka CDR dan
IMR nya tinggi.
Kelompok kedua, berisikan berbagai indikator yang
memperlihatkan jumlah orang yang menderita kecacatan akibat penyakit tertentu.
Contohnya adalah jumlah penderita AIDS, Tuberkulosis (TB), Polio, dan sakit
mental.
Sama dengan kelompok pertama, kelompok penduduk yang
mempunyai jumlah penderita AIDS atau TB lebih sedikit dikatakan lebih sehat
jika dibandingkan dengan kelompok penduduk yang jumlah penderita penyakit
tersebut lebih banyak.
Kedua kelompok indikator tersebut sayangnya tidak
menjelaskan kepada kita kapan kematian atau kecacatan terjadi, bagaimana
tingkat parahnya penyakit, dan berapa lama mereka menderita. Masyarakat
pempunyai nilai atau persepsi yang berbeda tentang hal-hal tersebut.
Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 1993 kedua kelompok indikator
tersebut digabungkan kedalam satu indikator yang disebut DALY ( Disability Adjusted Life Years ) untuk
mengukur dengan lebih baik status kesehatan penduduk. DALY menggambarkan jumlah
tahun untuk hidup sehat yang hilang sebagai akibat dari kematian dan kecacatan.
Satu DALY didefinisikan sebagai satu tahun yang hilang untuk hidup sehat akibat
dari kematian dan kecacatan. Penggunaan DALY dapat digunakan untuk
membandingkan kesehatan penduduk dari waktu ke waktu atau membandingkan antara
satu kelompok penduduk dengan kelompok penduduk lain dengan lebih mudah dan
sederhana. Kesimpulannya, DALY mengukur beban yang ditimbulkan oleh penyakit
yang diakibatkan oleh kematian dan atau kecacatan yang harus ditanggung oleh masyarakat.
Penggunaan indikator DALY dapat dianalogikan dengan penggunaan indikator HDI
(Human Development Index) yang dikembangkan oleh UNDP yang merupakan indikator
komposit dari kesehatan, pendidikan dan tingkat pendapatan.
5. Peningkatan
Biaya Kesehatan
Analisis perkiraan biaya untuk meningkatkan cakupan
intervensi pelayanan kesehatan yang esensial telah dilakukan terhadap 49
kegiatan prioritas di 89 negara miskin. Intervensi ini telah diidentifikasi
sebagai kunci keberhasilan untuk menangani keadaan kesehatan bagi penduduk
miskin. Perluasan kegiatan ini didasarkan atas tingkat cakupan yang akan
dicapai pada tahun 2007 dan 2015 dengan data dasar tahun 2002.
Analisa biaya direncanakan untuk memperkirakan
tambahan biaya yang diperlukan untuk perluasan pelayanan yang didasarkan atas
kondisi saat ini.
6. Menghilangkan
Hambatan Non-Biaya Untuk Pelayanan Kesehatan
Sebagian besar negara-negara berpendapatan rendah
memerlukan upaya khusus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama untuk
menerapkan sistem DDK dan dukungan manajemen sangat diperlukan. Komisi menilai
secara detil berbagai hambatan non-finansial yang harus diatasi. Terdapat lima
katagori hambatan yaitu sebagai berikut: (1) pada tingkat keluarga dan
masyarakat, (2) tingkat pelayanan kesehatan, (3) tingkat kebijakan sektor
kesehatan dan manajemen strategik, (4) isu kebijakan publik, dan (5)
karakteristik lingkungan.
D.
Arah
Pembangunan Kesehatan
1. Pembangunan
kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional
2. pelayanan
kesehatan baik oleh pemerintah maupun masyarakat harus diselengarakan secara
bermutu, adil dan merata dengan memberikan pelayanan khusus kepada penduduk
miskin, anak-anak, dan para lanjut usia yang terlantar, baik di perkotaan mapun
di pedesaan
3. Pembangunan
kesehatan diselenggarakan dengan strategi pembangunan profesionalisme,
desentralisasi dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dengan
memperhatikan berbagai tantangan yang ada saat ini.
4. Upaya
pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui program
peningkatan perilaku hidup sehat, pemeliharaan lingkungan sehat, pelayanan
kesehatan dan didukung oleh sistem pengamatan, Informasi dan manajemen yang handal.
5. Pengadaan
dan peningkatan prasarana dan sarana kesehatan terus dilanjutkan
6. Tenaga
yang mempunyai sikap nasional, etis dan profesional, juga memiliki semangat
pengabdian yang tinggi kepada bangsa dan negara, berdisiplin, kreatif, berilmu
dan terampil, berbudi luhur dan dapat memegang teguh etika profesi.
7. Meningkatkan
mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan
paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan
pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam
kandungan sampai lanjut usia.
8. Meningkatkan
dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber
daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis,
termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
9. Mengembangkan
sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja bagi seluruh
tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja
yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan
pekerja.
10. Membangun
ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaann
terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta
mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda.
11. Membangun
apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat
martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.
12. Meningkatkan
kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin dan anak-anak terlantar,
serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang
seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
13. Meningkatkan
kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian,
peningkatan kualitas program keluarga berencana.
14. Memberantas
secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkotik dan obat-obatan
terlarang dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada produsen,
pengedar dan pemakai
E.
Tujuan
Pembangunan Kesehatan
Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat,
bangsa dan negara Indonesia yang ditandai penduduk yang hidup dengan perilaku
dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan
kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan
yang optimal di seluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun tujuan utama dari
pembangunan kesehatan yaitu :
1. Peningkatan
kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan.
2. Perbaikan
mutu lingkungan hidup yang dapat menjamin kesehatan.
3. Peningkatan
status gizi masyarakat.
4. Pengurangan
kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas).
5. Pengembangan
keluarga sehat sejahtera
F.
Kebijakan
Pembangunan Kesehatan
Untuk mencapai tujuan
pembangunan kesehatan dan melandaskan pada memperhatikan kebijakan umum yang
dikelompokkan sebagai berikut:
1.
Peningkatan
Kerjasama Lintas Sektor.
Untuk optimalisasi
hasil pembangunan berwawasan kesehatan, kerjasama lintas sektor merupakan hal
yang utama dan karena itu perlu digalang serta dimantapkan secara seksama.
Sosialisasi masalah-masalah kesehatan pada sektor lain perlu dilakukan secara
intensif dan berkala. Kerjasama lintas sektor harus mencakup pada tahap
perencanaan, pelaksanaan dan penilaian serta melandaskan dengan seksama pada
dasar-dasar pembangunan kesehatan.
2.
Penigkatan
perilaku, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Swasta.
Masyarakat dan swata
perlu berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Dalam kaitan ini
perilaku hidup masyarakat sejak usia dini perlu ditingkatkan melalui berbagai
kegiatan penyuluhan dan pendidikan kesehatan, sehingga menjadi bagian dari norma
hidup dan budaya masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kemandirian
masyarakat untuk hidup sehat. Peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan
terutama melalui penerapan konsep pembangunan kesehatan masyarakat tetap
didorong bahkan dikembangkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan serta
keseimbangan upaya kesehatan.
3.
Peningkatan
Kesehatan Lingkungan.
Kesehatan lingkungan perlu
diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, yaitu keadaan
lingkungan yang bebas dari resiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan
hidup manusia. Upaya ini perlu untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup dan
meningkatkan kemauan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan
dan melaksanakan pembangunan berwawasan kesehatan.
Kesehatan lingkungan pemukiman,
tempat kerja dan tempat-tempat umum serta tempat periwisata ditingkatkan
melalui penyediaan serta pengawasan mutu air yang memenuhi persyaratan terutama
perpipaan, penerbitan tempat pembuangan sampah, penyediaan sarana pembangunan
limbah serta berbagai sarana sanitasi lingkungan lainnya. Kualitas air, udara
dan tanah ditingkatkan untuk menjamin hidup sehat dan produktif sehingga
masyarakat terhindar dari keadaan yang dapat menimbulkan bahaya kesehatan.
Untuk itu diprlukan peningkatan dan perbaikan berbagai peraturan
perundang-undangan, pendidikan lingkungan sehat sejak dini usia muda serta
pembakuan standar lingkungan.
4.
Peningkatan
Upaya Kesehatanya.
Penyelenggaraan upaya
kesehatan dilakuakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, melalui
upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pennyembuhan penyakit dan
pemuluhan kesehatan serta upaya khusus melalui pelayanan kemanusiaan dan
darurat atau kritis. Selanjutnya, pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan
kesehatan perlu terus –menerus diupayakan.
Dalam rangka
mempertahankan status kesehatan masyarakat selama kritis ekonomi, upaya
kesehatan diproriataskan untuk mengatasi dampak kritis disamping tetap
mempertahankan peningkatan pembangunan kesehatan. Perhatikan khusus dalam mengatasi
dapak kritis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga miskin
agar derajat kesehatan tidak memburuk dan tetap hidup produktif. Pemerintah
berttanggung jawab terhadap biaya pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin.
Setelah melewati krisis
ekonomi, status kesehatan masyarakat diusahakan ditigkatkan melalui pencegahan
dan panganguran mordibitas, mortalitas, dan kecacatan dalam masyarakat terutama
pada bayi, anak balita, dan wanita hamil, melahirkan dan masa nifas, melalui
upaya peningkatan (promosi) hidup sehat, pencegahan dan pemberantasan penyakit
menular serta pengobatan penyakit dan rehabilitas. Prioritas utama diberikan
kepada penaggulangan penyakit menular dan wabah yang cenderung meningkat.
Perhatian yang lebih
besar diberikan untuk mewujudkan produktifitas kerja yang tinggi, melalui
berbagai upaya pelayanan kesehatan kerja termasuk perbaikan gizi dan kebugaran
jasmani tenaga kerja serta upaya kesehatan lain yang menyangkut kesehatan
lingkungan kerja dan lingkungan pemukiman terutama bagi penduduk yang tinggal
di daerah yang kumuh.
5.
Peningkatan
Sumber Daya Kesehatan
Pengembangan tenaga
kesehatan harus menunjang seluruh upaya pembangunan kesehatan dan diarahkan
untuk menciptakan tenaga kesehatan yang ahli dan terampil sesuai pengembangan
ilmu dan teknologi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta
berpegang teguh pada pengabdian bangsa dan negara dari etika profesi.
Pengembangan tenaga kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan atau
daya guna tenaga dan penyediaan jumlah serta mutu tenaga kesehatan dari
masyarakat dan pemerintah yang mampu melaksanakan pembangunan kesehatan. Dalam
parencanaan tenaga kesehatan perlu diutamakan penentu kebutuhan tenaga di
kabupaten dan kota juga keperluan tenaga berbagai negara di luar negeri dalam
rangka globalisasi. Pengembangan karier tenaga kesehatan mesyarakat dan
pemerintah perlu ditingkatkan dengan terarah dan seksama serta diserasikan
secara bertahap.
Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat (JK PM) yakni cara pelayanan kesehatan melelui penyebaran
secara praupaya dikembangkan terus untuk menjamin tersekenggaranya pemeliharaan
kesehatan yang lebih merata dan bermutu dengan harga yang terkendali. JKPM
diselenggarakan sebagai upaya bersama antar masyarakat, swasta dan pemerintah
untuk memenuhi kebutuhan biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat. Tarif
pelayanan kesehatan perlu disesuaikan atas dasar nilai jasa dan barang yang
diterima oleh anggota masyarakat yang memperoleh pelayanan. Masyarakat yang
tidak mampu akan dibantu melalui system JKPM yang disubsidi oleh pemerintah.
Bersamaan dengan itu dikembangkan pula asuransi kesehatan sebagai
pelengkap/pendamping JKPM. Pengembangan asuransi kesehatan berada dibawah
pembinaan pemerintah dan asosialisasi perasuransian. Secara bertahap puskesmas
dan rumahsakit milik pemewrintah akan dikelolah secara swadana.
6.
Peningkatan
Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan.
Kebijakan dan
manajemen pembangunan kesehatan perlu makin ditingkatkan terutama melalui
peningkatan secara strategis dalam kerjasama antara sektor kesehatan dan sektor
lain yang yang terkait, dan antara berbagai program kesehatan serta antara para
pelaku dalam pembangunan kesehatan sendiri. Manajemen upaya kesehatan yang
terdiri dari perencanaan, pengerakan pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian
diselenggarakan secara sistematik untuk menjamin upaya kesehatan yang terpaduh
dan menyeluruh. Manajemen tersebut didukung oleh sistem informasi ynag handal
guna menghasilkan pengambilan kepetusan dan dan cara kerja yang efisien. Sistem
informasi tersebut dikembangkan secara komprehensif diberbagai tingkat
administrasi kesehatan sebagai bagian dari pengembangan administrasi mder.
Organisasi Departemen Kesehatan perlu disesuaikan kembali dengan fungsi-fungsi
: regulasi, perencanaan nasional, pembinaan dan pengawasan.
Desentralisasi atas
dasr prinsip otonomi ynag nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab
dipercepat melalui pelimpahan tanggung jawab pengelolaaan upaya kesehatan
kepada daerah Dinas Kesehatan ditingkatkan terus kemampuan manajemennya
sehingga dapat melaksanakan secara lebih bertanggung jawab dalam perencanaan,
pembiayaan dan pelalsaan upaya kesehatan. Peningkatan kemampuan manajemen
tersebut dilakukan melalui rangkaian pendidikan dan pelatihan yang sesuai
dengan pembangunan kesehatan yang ada. Upaya tersebut pula didukung oleh
tersedianya pembiayaan kesehatan yang memadai. Untuk itu perlu diupayakan
peningkatan pendanaan kesehatan yang baik berasal dari anggaran Pendapatan dan
Belanja Nasional maupun dari anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah.
7.
Peningkatan
Ilmu Pengetahuan dan teknologi Kesehatan.
Penelitian dan
pengembangan dibidang kesehatan akan terus dikembangkan secara terarah dan
bertahap dalam rangka menunjang upaya kesehatan, utamanya untuk mendukung
perumusan kebijaksanaan, membantu memecahkan masalah kesehatan dan mengatasi
kendala dalam pelaksanaan program kesehatan. Penelitian dan pengembangan
kesehatan akan terus dikembangkan melalui jaringan kemitraan dan
didesentralisasikan sehingga menjadi bagian pentig dari pembangunan kesehatan
daerah.
Pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi didorong untuk meningkatkan pelayanan kesehatan,
gizi, pendayagunaan obat dan pengembangan obat asli Indonesia, pemberatasan
penyakit dan perbaikan lingkungan. Penelitian yang berkaitan dengan ekonomi
kesehatan dikembangkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pembiayaan kesehatan
dari pemerintah dan swasta. Setra meningkatkan kontribusi pemerintah dalam
pembiayaan kesehatan yang terbatas. Penelitian bidang sosial budaya dan perilaku
sehat dilakukan untuk mengembangkan gaya hidup sehat dan mengurangi masalah
kesehatan masyarakat yang ada.
8.
Peningkatan
Lingkungan Sosial Budaya.
Selain berpengaruh
positif, globalisasi juga menimbulkan perubahan lingkungan sosial dan budaya
masyarakat yang dapat berpengaruh negatif terhadap pembangunan kesehatan. Untuk
itu sangat diperlukan peningkatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat
melalui peningkatan sosioekonomi masyarakat, sehingga dapat mengambil manfaat
yang sebesar-besarnya dan sekaligus meminimalkan dampak negatif dari
globalisasi.
BAB III
PENUTUP
A.
KESIMPULAN
1.
Pembangunan
ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita
dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan
perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negaraPembangunan kesehatan
adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
2.
Dampak
Pembangunan Ekonomi dapat mempengaruhi derajat derajat kesehatan masyarakat.
adalah pertama, kesehatan dan pembangunan, kedua, kesehatan dan kemiskinan,
ketiga, memilih intervensi untuk
kesehatan yang lebih baik, keempat
Menilai Status Kesehatan Penduduk, kelima, Peningkatan Biaya Kesehatan dan yang
keenam, Menghilangkan Hambatan Non-Biaya Untuk Pelayanan Kesehatan
3.
Adapun arah
pembangunan kesehatan antara lain Pembangunan kesehatan adalah bagian integral
dari pembangunan nasional, pelayanan kesehatan baik oleh pemerintah maupun
masyarakat harus diselengarakan secara bermutu, adil dan merata dengan
memberikan pelayanan khusus kepada penduduk miskin, anak-anak, dan para lanjut
usia yang terlantar, baik di perkotaan mapun di pedesaan
4.
Tujuan pembangunan
kesehatan yaitu : meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat
bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal
melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai
penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki
kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan
merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh wilayah
Republik Indonesia.
5.
Kebijakan
pembangunan kesehatan antara lain Penigkatan perilaku, Pemberdayaan Masyarakat
dan Kemitraan Swasta.
B.
SARAN
Dalam rangka pembangunan ekonomi,
pemerintah seharusnya lebih memperhatikan pentingnya kesehatan, dan
mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan, dalam bidang
kesehatan bisa dengan cara memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat yang
kurang mampu, sehingga masyarakat miskin yang sakit bisa mendapat pengobatan
yang layak, dan harus ikut campur dalam pengawasan penyaluran kebijakan
tersebut, agar kebijakan tidak salah sasaran dan dapat berjalan sesuai dengan
tujuan.
DAFTAR PUSTAKA
Dahyarmasuku. (2011). Pengaruh Pembangunan Ekonomi Terhadap. [ONLINE].
Tersedia:http://dahyarmasuku82.blogspot.com/2011/12/pengaruh-pembangunan-ekonomi-terhadap.html
Nasriyadinasir.
(2010). Potret Pembangunan Kesehatan Di Indonesia [ONLINE]. Tersedia:http://www.nasriyadinasir.co.cc/2010/01/potret-pembangunan-kesehatan-indonesia.html
http://tugaskuliahdeni.blogspot.com/2013/12/modal-manusia-pendidikan-dan-kesehatan.html